Pengamat: Pengawasan dan Penerapan GCG, Kunci Akselerasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
JAKARTA – Pengamat BUMN Toto Pranoto mengatakan, secara struktural kondisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa diakselerasi melalui transformasi bisnis dan perbaikan tata kelola perusahaan (good corporate governance). Pembentukan holding BUMN juga harus terus berlanjut dengan berbasis kualitas, apabila pemerintah ingin memperbaiki kinerja menjelang akhir pemerintahan.
“Dengan pembentukan holding, maka bisa terjadi peningkatan nilai (value). Oleh karenanya, strategi ke depan bukan lagi kuantiti, namun lebih kepada kualitas,” ucap Toto di Jakarta, Rabu (9/8/2023).
Artinya, jelas Toto, bukan lagi bicara berapa holding BUMN akan dibentuk, tapi bagaimana menciptakan nilai (value creation) agar lebih baik, sehingga daya saing BUMN holding bisa meningkat.
“Saat ini, ada 100 BUMN (sebagian sudah menjadi anak BUMN karena proses holding, atau bergabung jadi satu karena merger). Dari jumlah itu terdapat 25 BUMN pada posisi teratas yang mampu menghasilkan lebih dari 85 persen total pendapatan dan laba dari seluruh BUMN,” kata Toto.
Artinya, hanya BUMN unggulan saja yang mampu mempunyai kinerja relatif bagus. Sisanya sebagian besar masuk kategori BUMN yang tidak perform.
Toto melihat, proses pengawasan dan evaluasi Perusahaan BUMN yang dilakukan Kementerian BUMN saat ini sudah baik. Begitu pula pengawasan dan evaluasi atas seluruh proyek infrastruktur termasuk di sektor transportasi yang dikerjakan sejumlah BUMN Karya. Hal itu dalam rangka menjamin transparansi serta kesesuaian proyek tersebut, sehingga dapat segera beroperasi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sekaligus memberikan efek berganda besar terhadap perekonomian.
Seperti diketahui, sebelumnya Kementerian BUMN sangat berhati-hati dengan melakukan cek & ricek, termasuk terkait operasional LRT (Light Rail Transit), sebelum dibuka untuk masyarakat. Hal itu juga sebagai wujud tanggungjawab Kementerian BUMN, agar semua proyek infrastruktur khususnya sektor transportasi saling terintegrasi, sehingga bermanfaat buat masyarakat luas.
Hal itu sesuai dengan arahan Presiden yang menugaskan Kementerian BUMN agar melakukan evaluasi, mencari solusi bersama kementerian terkait, sehingga dapat mendorong percepatan pembangunan proyek-proyek transportasi sesuai target.
Dengan berbagai macam tantangan yang ada, Kementerian BUMN kemudian membuat Project Management Office (PMO) besar bagi proyek ini, yang terdiri dari berbagai komponen untuk mengatur pekerjaan sipil, sarana, stasiun, integrasi teknologi, peraturan, hingga negosiasi keuangan dengan berbagai pihak.
Lebih lanjut Toto menjelaskan, salah satu fokus BUMN Karya dalam jangka pendek ini adalah restrukturisasi utang sebagai prioritas. Kesepakatan dengan para kreditur harus cepat ditangani. Kemudian untuk jangka panjang perbaikan struktur keuangan harus dilaksanakan, di mana jumlah porsi permodalan harus ditingkatkan sehingga terjadi keseimbangan dengan unsur pendanaan dari utang.
Toto juga berharap penegakan tata kelola perusahaan yang baik perlu diintensifkan. “Saya menyambut baik kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejagung untuk penanganan kasus pidana BUMN. Namun akan lebih baik apabila didukung oleh pengawasan internal BUMN yang lebih berkualitas,” ucap Toto. (****)
