Ketua LPS: Bayar Bertahap, Sudah Kucurkan Rp 280 Miliar
INDRAMAYU – Sejak Perusahaan Umum Daerah Bank Perekonomian Rakyat Karya Remaja Indramayu (Perumda BPR KRI) dicabut izin usahanya pada tanggal 12 September 2023 oleh otoritas terkait, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) gercep (gerak cepat) dengan melakukan verifikasi simpanan nasabah.
Tidak sampai 7 hari kerja, LPS sudah mulai mencairkan secara bertahap pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah.
“Kami lakukan untuk memberikan ketenangan pada nasabah yang memang simpanannya tertahan sudah cukup lama di bank ini. Hingga kini, proses pembayaran klaim penjaminan simpanan oleh LPS sudah dilakukan sebanyak 3 tahap dengan total nilai sekitar Rp 280 miliar milik lebih dari 25 ribu nasabah,” jelas Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa saat meninjau langsung proses pembayaran klaim penjaminan sekaligus menemui para nasabah BPR KRI di Indramayu, Jawa Barat, Rabu (25/10/2023).
Purbaya juga menghimbau, bagi nasabah yang belum masuk dalam pembayaran tahap I hingga III, mereka diminta tetap tenang dan tidak perlu khawatir, serta menunggu pengumuman pembayaran klaim penjaminan simpanan tahap berikutnya.
“Terpenting, masyarakat tidak perlu khawatir dan ragu menabung di bank, karena ada LPS yang siap menjamin simpanan nasabah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Purbaya meneruskan, kebangkrutan BPR bukan disebabkan kondisi perekonomian nasional, melainkan adanya permasalahan dalam tata kelola bisnis bank. Menurutnya, penyebab BPR KRI dicabut izin usahanya, sehingga dilikuidasi LPS karena mismanagement yang dilakukan pengurusnya.
Kemudian, LPS pun akan mendalami permasalahan yang menyebabkan bank ini menjadi bangkrut, dengan melakukan investigasi pada bank ini. Artinya, jika ada pihak-pihak yang dengan sengaja merugikan bank sehingga bank ini menjadi bank gagal, LPS akan menindaklanjutinya ke jalur hukum.
“Mereka adalah manajemen dan pemilik saham BPR, atau siapa pun yang misalnya melakukan tindak kejahatan perbankan akan kami kejar terus untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, Wajib ada efek jera supaya ke depan tidak ada lagi kejadian seperti ini. Ke depan, kami juga berencana membangun sistem IT untuk membantu manajemen BPR se-Indonesia agar memiliki tata kelola bisnis bank yang baik,” tegasnya.
Sri Sunarti, seorang pensiunan ASN dan salah seorang nasabah BPR KRI mengungkapkan kebahagiaannya setelah menerima simpanannya yang didepositokan di BPR KRI. Ia mengungkapkan kegembiraannya saat bertemu langsung dengan Ketua Dewan Komisioner LPS.
“Doa kami pun terkabul, akhirnya LPS hadir dan hak kami bisa kembali tanpa kurang sepeser pun, terima kasih juga untuk bank perantara, pelayanannya mantap dan tanpa perlu waktu lama kami menerima simpanan kami kembali,” ungkapnya.
Senada, Sudiro yang berprofesi sebagai guru SD juga mengapresiasi kehadiran LPS. Ia mengaku sudah menjadi nasabah BPR KRI sejak 12 tahun yang lalu. Sudiro bersyukur setelah LPS mengambil alih BPR KRI. Ia mengaku sempat mengalami hambatan menerima haknya, pasca BPR KRI dinyatakan bangkrut.
“Saya menunggu lama untuk menerima hak saya kembali, sampai akhirnya LPS datang dan menangani ini semua. Saya mendapatkan pengembalian simpanan saya sepenuhnya tanpa kurang sepeserpun, prosesnya sangat mudah dan cepat pengembaliannya. Pada nasabah lain, saya juga menyerukan agar jangan ragu menabung di bank, karena ada LPS yang akan menjamin simpanan kita,” ujarnya.
BPR KRI memiliki aset bank sebesar Rp 270,98 miliar. Adapun jumlah dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp 337,17 miliar dengan jumlah rekening 34.386 rekening, dan jaringan sebanyak 21 kantor. Dengan demikian, BPR ini merupakan BPR dengan jumlah rekening atau nasabah terbesar yang pernah LPS tangani sejak LPS beroperasi.(****)
