Rizal Taufikurahman: Perbankan Diprediksi Bakal Tetap Selektif Biayai Kopdes
JAKARTA – Pemerintah akan memberikan skema jaminan melalui dana desa. Namun, bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) diprediksi bakal tetap selektif dalam menyalurkan pembiayaan kepada Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih.
“Dalam kacamata kebijakan, langkah ini (jaminan pemerintah) baru berfungsi sebagai pemicu kepercayaan, bukan penentu keberhasilan program,” kata Pengamat keuangan M, Rizal Taufikurahman, Senin (27/10/2025).
Rizal yang juga Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyebut, tantangan utama terletak pada belum adanya rekam jejak bisnis koperasi, lemahnya tata kelola keuangan, serta minimnya disiplin arus kas.
Ditambahkan Rizal, selama mekanisme first-loss guarantee belum diatur secara rinci, termasuk penanggung risiko pertama, batas nominal jaminan, dan kecepatan klaim, perbankan akan tetap berhati-hati.
“Himbara masih akan menyalurkan kredit secara terbatas dan selektif. Artinya, jaminan pemerintah harus ditopang oleh desain kelembagaan dan sistem manajemen risiko yang operasional, bukan hanya surat kebijakan,” imbuhnya.
Dia menyarankan agar pembiayaan sebesar Rp 216 triliun yang disiapkan untuk Kopdes Merah Putih bisa benar-benar menggerakkan ekonomi desa, orientasi program perlu bergeser dari penyaluran dana menjadi pembiayaan berbasis produktivitas dan arus kas riil.
Menurutnya, pemerintah perlu membangun struktur pembiayaan berlapis (blended finance) dengan Danantara atau Kemenkeu untuk menanggung first-loss tranche atau kerugian pertama sekitar 10–20 persen, Jamkrindo/Askrindo mengambil second-loss. Sementara, bank tetap menanggung senior tranche dengan prinsip kehati-hatian.
“Dana desa bisa digunakan sebagai dukungan arus kas melalui sistem escrow atau auto-debit dari rekening pemerintah desa, bukan sebagai agunan penuh,” sarannya.
Dengan begitu, setiap cicilan koperasi bisa terjaga melalui auto payment linkage, mengurangi moral hazard, dan menjaga stabilitas likuiditas bank.
Dia menambahkan, pembiayaan perlu diarahkan pada unit usaha koperasi yang memiliki efek pengganda tinggi. Seperti pusat logistik desa, penggilingan gabah, distribusi pangan, energi surya komunitas, dan sistem cold storage untuk hasil pertanian dan perikanan.
Lebih lanjut, pengamat ini menekankan pentingnya penyaluran dana secara bertahap dan berbasis kinerja (phased roll-out). Rizal menyarankan, agar 1.000 koperasi percontohan diuji dalam tiga bulan pertama dengan sistem time-to-cash maksimal 14 hari dan rasio kredit bermasalah (NPL-30) di bawah 3 persen.
“Jika rasio kelancaran kredit mencapai di atas 92 persen, barulah ekspansi dilakukan ke 10-15 ribu koperasi lainnya,” ujar Rizal.
Dia juga mendorong adanya portal transparansi publik yang menampilkan data koperasi penerima, plafon pembiayaan, bunga efektif, status kolektibilitas, dan mitra off-taker. Transparansi seperti ini akan memperkuat akuntabilitas sosial dan mencegah potensi penyimpangan di tingkat lokal.
di kesempatan lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan telah menandatangani surat tentang pinjaman Himbara ke Kopdes Merah Putih yang dijamin dana desa. Pernyataan tersebut disampaikan usai menggelar hasil rapat dengan Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria, dan Menteri Koperasi Ferry Juliantono, beberapa waktu lalu (23/10/2025).
“Pokoknya kan kami sediakan uang Rp 200 triliun di perbankan. Begitu di perbankan dipindahkan atau disalurkan ke Kopdes Merah Putih, otomatis saya hanya men-charge 2 persen. Jadi, langsung ikutin skema pembiayaan Kopdes Merah Putih. Jadi, udah enggak ada masalah dari anggaran sih. Jadi Rp 200 triliun ditambah Rp 16 triliun banyak sekali, kalau mereka mau,” papar Purbaya. (****)
